Tupoksi SKPD


  • Dinas PUPR merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  • Dinas PUPR dipimpin oleh Kepala Dinas PUPR  yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksaan tugas dan fungsinya dibawah kordinasi Asisten perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
  • Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  • Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA dinas PUPR;
  2. pelaksanaan DPA Dinas PUPR;
  3. perumusan kebijakan di Dinas PUPR;
  4. pelaksanaan kebijakan di Dinas PUPR;
  5. penyusunan kebutuhan pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan, jembatan, irigasi, dan penataan ruang , penerangan dan pertamanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
  6. penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan: jalan, jembatan, irigasi dan penataan ruang, penerangan dan pertamanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
  7. pengamanan drainase, bahu jalan dan jembatan.
  8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan jalan, jembatan, drainase, bahu jalan, irigasi, bangunan gedung dan penataan ruang, penerangan dan pertamanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
  9. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pengamanan dan kelaikan jalan, jembatan, irigasi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan propinsi dan nasional.
  10. pemberian dukungan teknis bidang PUPR kepada SKPD, dunia usaha dan masyarakat.
  11. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi tugas bantuan/dekonsentrasi;
  12. pengumpulan bahan dan penyusunan peraturan tentang rencana tata ruang RTRW dan RDTR;
  13. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang;
  14. evaluasi peraturan perundangan tentang RTRW dan RDTR;
  15. pelaksanaan proses pemberian izin pemanfaatan ruang;
  16. pengelolaan kepegawaian Dinas PUPR;
  17. pengelolaan keuangan Dinas PUPR;
  18. Pengelolaan ketatausahaan Dinas PUPR;
  19. pengelolaan perlengkapan Dinas PUPR;
  20. pengelolaan dokumen dan arsip Dinas PUPR;
  21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
  22. pelaporan pelaksanaan pertanggunjawaban Dinas PUPR.

Kepala Dinas PUPR mempunyai tugas :

  1. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR;
  2. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT serta kelompok jabatan fungsional;
  3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR.

Sekretariat PUPR mempunyai tugas :

  • Sekretariat merupakan unit kerja Dinas PUPR sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PUPR sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA Dinas PUPR;
  3. pengoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PUPR;
  4. pengoordinasian penyusunan kebijakan, Renja, program, kegiatan, dan anggaran Dinas PUPR;
  5. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas PUPR;
  6. pengelolaan kepegawaian Dinas PUPR;
  7. pengelolaan keuangan Dinas PUPR;
  8. pengelolaan ketatausahaan Dinas PUPR;
  9. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas PUPR;
  10. pengelolaan perlengkapan Dinas PUPR;
  11. pengelolaan dokumentasi dan arsip Dinas PUPR;
  12. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi Dinas PUPR yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian Dinas PUPR.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar Dinas PUPR;
  4. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas PUPR;
  5. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Dinas PUPR;
  6. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Dinas PUPR;
  7. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas PUPR;
  8. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas PUPR;
  9. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas PUPR;
  10. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas PUPR;
  11. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas PUPR;
  12. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas PUPR;
  13. melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru Dinas PUPR;
  14. memproses pendayagunaan ASN Dinas PUPR;
  15. mengurus pengembangan karir ASN Dinas PUPR;
  16. mengurus kesejahteraan ASN Dinas PUPR;
  17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas PUPR;
  18. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Dinas PUPR;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PUPR sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas PUPR sesuai lingkup tugasnya;
  3. menghimpun bahan dan menyusun renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PUPR;
  4. mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PUPR;
  5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas PUPR;
  6. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Dinas PUPR;
  7. menyusun anggaran kas Dinas PUPR;
  8. memproses pengajuan SPD dan SPM Dinas PUPR;
  9. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas PUPR;
  10. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas PUPR;
  11. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas PUPR;
  12. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas PUPR;
  13. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Dinas PUPR;
  14. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD dari sektor Dinas PUPR;
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya;
  16. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Bidang PUPR mempunyai tugas :

  1. Bidang Bina Marga
  2. Bidang Sumber Daya Air
  3. Bidang Penataan Ruang

 

  • Dinas PUPR memiliki kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas PUPR;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas PUPR.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas PUPR diatur dengan Peraturan Bupati.