Tupoksi Bidang Penataan Ruang


  • Bidang Penataan Ruang merupakan unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur dalam penataan ruang, perkotaan dan perdesaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  • Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penataan ruang, perkotaan dan perdesaan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan bahan Renstra, RKA, dan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. penyusunan kebijakan penataan ruang, perkotaan dan perdesaan.
  4. pelaksanaan kebijakan penataan ruang, perkotaan dan perdesaan;
  5. penyusunan rencana kebutuhan penataan ruang, perkotaan dan perdesaan;
  6. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dalam perencanaan penataan ruang, perkotaan dan perdesaan;
  7. penyusunan perencanaan penataan ruang, perkotaan dan perdesaan;
  8. pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penataan ruang, perkotaan dan perdesaan;
  9. penilaian tingkat pencapaian kegiatan penataan ruang, perkotaan dan perdesaan;
  10. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan penataan ruang, perdesaan yang menjadi kewenangan kabupaten;
  11. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan penataan ruang, perkotaan dan perdesaan yang menjadi kewenangan propinsi dan nasional;
  12. penyusunan petunjuk teknis penataan ruang, perkotaan dan perdesaan;
  13. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait atas pengembangan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penataan ruang, perkotaan dan perdesaan;
  14. penyusunan rencana tindak lanjut penataan ruang, perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
  15. penyusunan rencana tindak lanjut penataan ruang, perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
  16. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
  17.  pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Ruang.

Seksi Penataan Ruang

Seksi Perkotaan dan perdesaan