RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 Ditetapkan Menjadi Perda


    Doloksanggul-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (22/11) di gedung DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

    Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit AMd itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Humbahas Marsono Simamora dan Jimmy T Purba, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE, Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora, Kajari Humbahas Zaidar Rasepta SH, Waka Polres Humbahas Kompol T Pasaribu, Pabung 0210/TU Mayor Junaedi T, Plt Sekda Drs Augus Panuturi Marbun dan para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan.

    Sebelum RPJMD itu ditetapkan menjadi Perda, terlebih dahulu disampaikan laporan hasil pembahasan rapat gabungan Komisi DPRD Kabupaten Humbahas dengan pihak eksekutif terhadap rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 yang dibacakan  juru bicara gabungan Komisi David YD Mahulae SE ME.

     Dalam laporan itu David YD Mahulae menjelaskan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan. RPJMD sangat erat kaitannya dengan proses penetapan apa yang hendak dicapai dan ke arah mana pembangunan itu diarahkan. Bagaimana cara mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan bisa tercapai.  Pemkab Humbahas bersama-sama dengan DPRD telah membahas dan menetapkan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021. Namun setelah keluarnya PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan, pergeseran dan perpindahan OPD. Maka Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 wajib menyesuaikan.

    Selanjutnya setiap fraksi di DPRD Humbahas menyampaikan pendapat akhir. Fraksi Golkar disampaikan Marolop Manik, Fraksi Gerindra disampaikan Bukka Lumbantoruan, Fraksi Nasdem Kebangkitan Bangsa disampaikan Saut Nainggolan, Fraksi Hanura disampaikan Pantas Manullang, Fraksi PDIP disampaikan Kepler Torang Sianturi dan Fraksi Amanat Demokrat disampaikan Bresman Sianturi.  Pendapat akhir setiap fraksi menerima dan menyetujui RPJMD supaya ditetapkan menjadi Perda.

    Setelah RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 ditetapkan, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE dalam sambutannya mengatakan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Humbahas tahun 2016-2021 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yaitu PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengharuskan Pemkab Humbahas melaksanakan penyesuaian terhadap struktur OPD yang telah ditetapkan melalui Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Humbahas. Selain itu terbitnya Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

    Bupati Humbahas mengatakan lagi, berkat kerjasama yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif, persetujuan bersama dapat berjalan dengan baik.  Pemkab Humbahas sungguh-sungguh menghargai dan menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya atas keseriusan, ketekunan dan kesungguhan segenap pimpinan dan anggota DPRD Humbang Hasundutan. Berbagai pendapat, tanggapan, koreksi, saran dan usul dari anggota DPRD Humbahas telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi hingga pendapat akhir fraksi untuk penyerpurnaan dokumen RPJMD ini.  Hasil pembahasan dalam penyusunan rancangan perubahan Perda menjadi perhatian Pemkab Humbahas untuk ditindaklanjuti masa mendatang. Demi “Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”.(rel/rhs/Diskominfo)