Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melaksanakan berbagai program untuk membangun masyarakat Danau Toba, di Humbang Hasundutan (Humbahas). Kegiatan yang sudah berlangsung dalam empat hari terakhir sejak Senin (24/7) hingga Kamis (27/7) tersebut diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Ragam kegiatan yang dilaksanakan mulai dari membangun program sadar wisata, penataan pariwisata dan melakukan berbagai kegiatan pariwisata tersebut merupakan program Kemenpar untuk memajukan masyarakat Humbahas. Kepala Sub Bidang (Kasubid) Internalisasi Wisata, Asisten Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenpar, Romi Astuti mengatakan bahwa dalam empat hari pihak Kemenpar telah melakukan berbagai kegiatan. Diantaranya, sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona di wilayah destinasi pariwisata, selanjutkanya kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah dan pengelolaan toilet di destinasi pariwisata serta gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona. “Intinya kita mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku pariwisata agar menjadi tuan rumah yang baik dalam pengembangan pariwisata. Terciptanya unsur sapta pesona harus menjadi keseharian masyarakat. Mulai dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan,” terangnya. Romi Astuti mengatakan bahwa Toba sudah ditetapkan sebagai sepuluh destinasi pariwisata prioritas di Indonesia oleh Presiden. Karena itu, pihak dari Asdep Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki program sadar wisata dan aksi sapta pesona. Intinya menurut Romi pihak Kemenpar mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku pariwisata agar menjadi tuan rumah yang baik dalam pengembangan pariwisata. Dalam sosialisasi tersebut pihaknya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam pengembangan pariwisata harus bersih dari berbagai hal yang merugikan public. Pasalnya tidak jarang dalam pengembangan pariwisata banyak perilaku yang menyimpang menompang seiring dengan perkembangan tersebut. Contohnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang serta perilaku lain yang bisa berujung pada penyebaran penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS. “Untuk seluruh kegiatan ini kita menghadirkan sumber ahli yang terkait, termasuk dalam program lainnya seperti penyediaan sanitasi bersih dimana kita menghadirkan langsung pakarnya agar masyarakat memahaminya dengan baik,” jelasnya. Menurut Romi, keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan agar pelaku pariwisata dan masyarakat dapat menjadi tuan rumah yang baik yang memberikan kebutuhan pelayanan pariwisata sesuai dengan ketentuan. “Karena yang dibeli oleh wisatawan bukan hanya barang dan panorama tetapi juga rasa. Rasa nyaman, aman tertib, bersih dan berbagai hal lainnya,” jelasnya. Jika hal tersebut sudah terjadi maka wisawatan yang akan mempromosikan destinasi pariwisata kepada public. Karena itu pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dalam pengembangan pariwisata. “Kita mengharapkan hal tersebut karena antusias masyarakat Humbahas sangat tinggi dan dapat menjadi gambaran bahwa niat masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik sangat tinggi,” paparnya. Semenmtara itu, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Humbahas, Saul Situmorang, SE, M.Si mengajak semua lapisan masyarakat untuk melakukan gerakan sadar wisata dan Aksi Sapta Pesona di tempat masing-masing. Tokoh agama mengimplementasikannya di tempat ibadah, tokoh adat mengimplementasikannya dalam setiap kegiata adat istiadat, anak sekohal ataupun pendidik di sekolah, kepala desa di desa masing-masing dan semua lapisan masyarkat. “Kami menghimbau kepada kita semua, agar dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama melakukan gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona secara nyata di tempat ini, dan nantinya diterapkan dimana bapak/ibu berada.” Ujarnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Humbahas Saul Situmorang usai pembukaan acara kepada media mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat diyakini akan memberikan pandangan baru kepada masyarakat. Selain itu pihaknya dari Pemkab Humbahas sangat berterimakasih atas berbagai kegiatan yang dilaksanakan Kemenpar di Humbahas. Karena pada dasarnya kawasan Humbahas, Khususnya Danau Toba, Baktiraja merupakan salah satu destinasi primadona. Kawasan Baktiraja memiliki berbagai keistimewaan, selain karena bentang alam yang indah dengan nuansa pengunungan dataran tinggi, juga memiliki kekuatan sejarah dengan keberadaan pusat kerajaan Raja Sisingamangaraja ke XII. Selain itu, Baktiraja merupakan bentangan alam yang menjadi miniature geopark Toba karena di Baktiraja dapat dilihat berbagai aspek yang mempengaruhi lahirnya Danau Toba dari letusan gunung berapi puluhan ribu tahun silam. “Kesadaran masyarakat kita harus terus dibangun, serta dengan apa yang dilaksanakan hari ini kita percaya bahwa Baktiraja dapat menjadi kawasan pariwisata yang baik, serta dikunjungi banyak orang,” paparnya. Sejauh ini, menurut mantan Kepala Bappeda Taput tersebut kawasan Danau Toba Baktiraja terus dibenahi agar menjadi kawasan yang baik untuk dikunjungi. Mulai dari sarana dan prasaran serta kebutuhan pendukung pelayana pariwisata lainnhya. “Contohnya pembangunan jalan lintas menuju Baktiraja dan pelabuhan yang menjadi dermaga kapal di Baktiraja,” paparnya Pada kesempatan yang sama kepada, Ketua TP. PKK Ny. Lidia Dosmar Banjarahor didampingi Wakil I TP. PKK, Ny. M. Tiur Saut Parlindugan Simamora dan Wakil II TP PKK, Ny. Betti Saul Situmorang menyampaikan terimakasih terimakasih kepada Kementerian Pariwisata yang memberikan perhatian kepada kepariwisataan di Kabupaten Humbang Hasundutan, terutama kepada ibu Romi dan rombongan yang turun langsung melihat keindahan danau toba di Baktiraja dan berperan aktif melakukan gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona. (rel/ ST/Kominfo)


  Dalam rangka percepatan dalam rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi teringterasi di Sumatera Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan Workshop Replikasi e-planning selama 3 hari, mulai tanggal 18 s.d 20 Juli 2017 bertempat diruang Rapat III Kantor Walikota Medan.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK Ardiasyah Nasution, Walikota Medan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Medan Syaiful Bahri. Peserta yang mengikuti workshop berasal dari 12 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dan 2 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara antara lain Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

  Sambutan Walikota Kota Medan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Medan menyampaikan bahwa aplikasi eplanning telah dipergunakan dalam sistem perencanaan pembangunan di Pemko Medan yang dimulai dari rembuk warga, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran anggota DPRD sampai dengan Renja yang sampai ke objek rincian belanja mempergunakan Standar Satuan Harga (SSH). Aplikasi sudah dapat terintegrasi dengan simda Keuangan dengan format pelaporan sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 dan Permendagri 59 Tahun 2007, kata Syaiful dihadapan para peserta workshop.

Dalam arahannya, Ardiasyah Nasution atau sering dipanggil Coki mengatakan bahwa aplikasi eplanning kota medan sudah dapat diadopsi seluruh daerah terkhusus 10 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dan 2 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, bisa plug dan play aplikasi ini untuk melaksanakan perencanaan pembangunan didaerah masing-masing. Aplikasi ini juga nantinya dapat terintegrasi dengan aplikasi ebudgeting. Kita harapkan selesai dibangun oleh programer Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, kata Coki.

  Lebih lanjut Coki menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi  di Sumatera Utara dalam rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi atas progres yang dilakukan disetiap daerah. “Kita mengharapkan melalui aplikasi ini mempercepat  dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, transparansi dan akuntabel”, tegas coki kepada seluruh peserta workshop.

  Acara dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan bersama dan berita acara pengadopsian aplikasi perencanaan dan penyerahan source code Pemerintah Kota Medan dengan 12 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat –Provinsi Sumatera Utara disaksikan oleh ketua Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Bappeda Humbahas Ir. Hotmaida Uli Butar-Butar menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan siap mengimplentasikan aplikasi eplanning untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. “Aplikasi ini mempermudah kita menampung seluruh aspirasi dari masyarakat karena aspirasi dimulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan”, kata Hotmaida.

Terlihat rombongan Pemkab Humbahas yang mengikuti workshop antara lain Plt Kepala Bappeda Humbahas Ir. Hotmaida Uli Butar-Butar, Pembantu Inspektur I Darwin Sihotang, Kabid Administrasi, Kesra dan Litbang Bappeda Melati Simamora, Kabid Informatika Diskominfo Deddy Situmorang, SE.,M.Si, Kasubbid Litbang Verikasi Sinaga, S.Sos, MM, kasubbid Kependudukan, komunikasi Sampetua H Napitupulu, S.Kom, Riris Manik dan Binsar Siahaan.