134 Napi Penghuni Lapas IIB Humbahas dapat Remisi Kemerdekaan RI ke-72


Doloksanggul .

Seratus Tiga Puluh Empat Narapidana penghuni lapas IIB Humbang Hasundutan mendapat remisi Kemerdekaan RI ke-72, remisi ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Saut Parlindungan Simamora kepada dua perwakilan narapidana pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan (17/8) pagi hari.

Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI yang dibacakan  Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Saut Parlindugan Simamora menyampaikan Tema besar kemerdekaan RI adalah “Indonesia Kerja Bersama” dan ini sangatlah tepat jika dikaitkan dengan kondisi bangsa kita saat ini. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bahu membahu membangun Indonesia, khususnya di bidang Hukum dan HAM yang menjadi tanggungjawab dan amanah kita sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM.

Masih dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM, kemerdekaan yang kita nikmati dan rasakan ini adalah hasil kerja keras dan jerih payah para pendahulu kita. Beliau-beliau adalah para pejuang, pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga, membela serta memperjuangkan tanah air tercinta yaitu Indonesia. Sehingga sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus perjuangan harus mampu bersyukur dan mengisi dengan kinerja dan karya nyata bagi bangsa Indonesia tercinta.

Marilah kita memaknai momentum Peringatan Kemerdekaan RI ini dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan. Tanamkan empati dan posisikan diri kita seakan-akan kita ikut memperjuangkan kemerdekaan dengan peperangan.

Dimasa lampau, pengorbanan darah, harta dan nyawa menjadi menjadi taruhan bagi sebuah kebebasan dan masa depan bangsa yaitu Indonesia. Dan semua itu dilakukan dengan tulus, ikhlas dan sukarela oleh para pendahulu kita, pejuang kemeerdekaan RI. Rasanya malu jika kita hanya sebagai penonton dan tidak mengambil peran dalam pembangunan di negeri ini. Saya tidak mau jajaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi masyarakat yang apatis dan skeptis terhadap pembangunan ini.

Indonesia perlu orang-orang sperti kita yang mampu bekerja secara PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif). Membangun Hukum dan HAM adalah fondasi bagi pembangunan bidang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hokum dan HAM adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini dapat tercermin dari kebijakan revitalisasi dan reformasi hokum yang salah satu visinya adalah menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Artinya bahwa Hukum dan HAM  menjadi dasar bagi proses revitalisasi dan reformasi hukum mulaidari pelayanan public, penyelesaian kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, hingga pembangunan budaya hokum. Tidak hanya itu, Hukum dan HAM menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang tercermin melalui aktivitas kegiatan prioritas yang bertujuan untuk Penataan Regulasi yang baik, Penegakan Hukum yang professional, dan Perwujudan Masyarakat yang Berbudaya Hukum yang kuat.